-
Indonesia Menekankan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Peringatan Dini Bencana
JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), telah menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan peringatan dini bencana untuk meminimalisir dampak kerusakan yang diderita masyarakat dalam arus perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa, perwakilan BMKG Dwikorita Dwikorita mengatakan bahwa kemampuan dan perspektif perempuan yang unik untuk secara efektif menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia merupakan alasan utama perlunya meningkatkan peran mereka dalam kegiatan peringatan dini. Pernyataan tersebut menyatakan.
Peran perempuan dalam mempromosikan peringatan dini bencana alam menjadi fokus partisipasi BMKG dalam forum diskusi bertajuk Third Meeting of the Committee on Weather, Climate, Water and Related Environmental Services and Applications (SERCOM-3) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 4-9 Maret 2024, di mana 139 peserta dari 94 negara hadir. Ini adalah salah satu isu strategis yang disampaikan kepada para delegasi. Dari sana, ia menyerukan beberapa hal penting untuk mulai dipertimbangkan, misalnya, penelitian mitigasi bencana, risiko bencana dan perencanaan pemulihan darurat serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam rehabilitasi, untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. "Ini berarti strategi manajemen bencana yang proaktif untuk mengurangi potensi dampak bencana perubahan iklim. Dwikorita, yang juga merupakan perwakilan residen Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) di Indonesia, mengatakan bahwa "selain akses terhadap informasi, sumber daya, dan manajemen, ketangguhan masyarakat juga tidak boleh dipinggirkan."
Meskipun belum sempurna, ia memastikan bahwa Indonesia telah sangat konsisten dalam menerapkan keseimbangan dan inklusivitas gender.
Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dari tingginya tingkat partisipasi perempuan di parlemen hingga organisasi sukarelawan, serta akses terhadap peringatan dini bencana alam yang sudah berjalan dengan baik.
Sebagai contoh, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah korban bencana alam dengan rata-rata 26,7% dari total 388.736 korban selama satu dekade terakhir (2014-2023). Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya, di mana rata-rata korban tewas akibat bencana alam mencapai 30-40%.
"Intinya adalah memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam semua aspek implementasi di tingkat global, regional dan nasional, termasuk strategi, inisiatif dan kegiatan WMO, terutama yang terkait dengan layanan dan infrastruktur.
Semua gagasan BMKG atas nama Pemerintah Indonesia ini mendapat tanggapan positif dari Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo.
Celeste mengidentifikasi kurangnya dukungan untuk partisipasi penuh dan kepemimpinan yang diberikan kepada perempuan sebagai sebuah tantangan. Namun, perempuan sangat efektif dalam mobilisasi masyarakat selama bencana dan berada di garis depan dalam pemulihan.
Oleh karena itu, ia berharap bahwa forum konferensi di Bali akan memberikan kesempatan bagi setiap negara yang berpartisipasi untuk mendobrak hambatan institusional yang menghalangi perempuan dalam membangun komunitas yang berkelanjutan dan peka terhadap bencana.
Berita Pangandaran Lainnya
-
Kai Da Op 1 Menyapa Pelanggan Untuk Memperingati Hari Pelanggan Nasional
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta pada hari Rabu merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang diperingati setiap tanggal 4
-
Tim SAR Mencari Dua Nelayan Yang Tenggelam Di Perairan Pulau Monyet.
Labuan Bajo - Tim SAR gabungan mencari dua nelayan yang diduga tenggelam di perairan Pulau Kera Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Jadwal Dan Harga Tiket Kereta Api Dari Stasiun Gambill
Error, text is too long or too short
-
Ombudsman RI Dukung Pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik
JAKARTA - Ombudsman RI mendukung pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat dan berharap program ini dapat diterapkan secara nasional untuk mewujudkan Indonesia