-
Ganjar Mahfud Siap Mendengarkan Putusan PHPU Di MK Hari Ini
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahud Md siap mendengarkan putusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 pada hari ini. "Kalau hari ini kami siap, kami akan mendengarkan putusan karena hari ini hanya mendengarkan putusan dari majelis," kata Ganjar di Jakarta, Senin.
.
Dia dan Mahfud menegaskan bahwa mereka akan menerima apapun putusan yang dibacakan oleh hakim MK. "Tentu apapun hasilnya, kami akan menunggu di sana," katanya. Sementara itu, ketua tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, Todun Mulya Rubis, berharap demokrasi terselamatkan dengan adanya putusan MK hari ini. "Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita berharap bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia. Demokrasi itu penting untuk bangsa, untuk anak cucu kita. Bukan karena demokrasi adalah segalanya, tetapi karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi," kata Todun.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pada Senin (27/6) pagi dengan agenda pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024. Menurut jadwal yang dimuat di laman resmi Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin, sidang akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai 2 Gedung I MK di Jakarta. Pada hari Minggu (21/4), Fajar Laksono, Direktur Jenderal Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), mengatakan bahwa para hakim MK akan membacakan putusan atas perkara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahyudin pada hari yang sama. Ia menyatakan bahwa.
"Pembacaan putusan akan dilakukan oleh majelis yang sama.
Dia menyatakan bahwa para pihak yang berperkara akan dialokasikan 14 kursi di ruang sidang. Jumlah ini termasuk slot untuk para kepala sekolahyang akan hadir.
Mengenai kehadiran, Fajjar mengatakan bahwa ia telah mengonfirmasi bahwa sebagian besar pihak akan hadir, termasuk Anies Muhaimin, yang akan hadir sebagai prinsipal.
Mahkamah Konstitusi dan kepolisian juga bekerja sama untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat dan para hakim yang memimpin sidang.
"Ada beberapa lapis pengamanan yang dilakukan, mulai dari jalan masuk ke Mahkamah Konstitusi, di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, hingga di dalam ruang sidang.
Ia juga berharap sidang pembacaan putusan berjalan lancar dan mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban.
"Kita semua ingin seluruh agenda sidang berjalan lancar karena ini adalah agenda penting, agenda konstitusional nasional yang akan mempengaruhi agenda-agenda ke depan. Mari kita hadapi ini bersama-sama".
Diketahui bahwa perkara yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sedangkan perkara Ganjar-Mahoud teregistrasi dengan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Dalam permohonannya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Mereka juga meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Laka sebagai peserta Pilpres 2024. Dan mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Panel peninjau dalam kasus sengketa pilpres 2024 bertemu pada 27 Maret hingga 5 April. Para pihak kemudian menyerahkan kesimpulan mereka kepada Mahkamah Konstitusi pada 16 April.
Pada tanggal 16-21 April, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Berita Pangandaran Lainnya
-
Kai Da Op 1 Menyapa Pelanggan Untuk Memperingati Hari Pelanggan Nasional
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta pada hari Rabu merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang diperingati setiap tanggal 4
-
Tim SAR Mencari Dua Nelayan Yang Tenggelam Di Perairan Pulau Monyet.
Labuan Bajo - Tim SAR gabungan mencari dua nelayan yang diduga tenggelam di perairan Pulau Kera Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Jadwal Dan Harga Tiket Kereta Api Dari Stasiun Gambill
Error, text is too long or too short
-
Ombudsman RI Dukung Pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik
JAKARTA - Ombudsman RI mendukung pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat dan berharap program ini dapat diterapkan secara nasional untuk mewujudkan Indonesia