-
21.000 Petugas Mengawal Pelaksanaan "New Normal" Di Jawa Barat
Bandung-Gubernur Jawa Barat (JABAR) m Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan pihaknya akan terdiri dari 21 ribu polisi, 17 ribu personel polri dan 4 ribu personel TNI mengawasi pelaksanaan bea cukai baru atau "kenormalan baru" di wilayah Jawa Barat atau Pemerintah Negara Bagian Jawa Barat yang disebut Mom Adaptation of New Customs (AKB) selama 14 hari.
.
" TNI/Polri akan memastikan protokol kesehatan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan tetap diberlakukan, sesuai arahan presiden, " kata Kang Emil dalam jumpa pers di gedung Pakuan di kota Bandung, Jumat.
Selain itu, selama AKB, Kang Emil meyakinkan pihaknya akan melepas sekitar 400 ambulan dalam uji cepat untuk melakukan uji skala besar.
"Ini untuk memastikan AKB tidak kehilangan kewaspadaannya terhadap infeksi COVID-19. Kemudian ambulan pindah ke area keramaian untuk memperhatikan," katanya.
Secara umum, Kang Emil juga menyampaikan bahwa Jawa Barat telah meloloskan PSBB secara masif. Saat ini Pemda Jabar fokus pada pembatasan sosial berskala mikro terhadap desa / Kerrahan yang masih berada di zona merah, dan terus menyerukan uji skala besar pada 0,6% populasi atau sekitar 300 ribu jiwa.
" Jawa Barat menguji hampir 150.000. Target kami adalah 300.000 dan kami berharap bisa mencapainya bulan depan dengan hadirnya produk PCR dan rapid test buatan lokal," katanya.
Dia mengatakan, penerapan AKB atau New Normal (Jabar) di Jawa Barat melibatkan pengendalian risiko infeksi covid-19 secara menyeluruh. Pengujian skala besar yang intens terus berlanjut dan persiapan medis terus meningkat.
Kang Emil menyampaikan pelaksanaan AKB di Jawa Barat dilandasi pertimbangan keilmuan dan tingkat kesadaran COVID-19 di masing-masing daerah.
"Kami proporsional dengan beasiswa, tetap waspada dan selangkah demi selangkah. Dan kami menghimbau warga untuk tidak memperlambat euforia (saat melaksanakan AKB)," kata Kang Emil.
Berdasarkan penilaian Satgas Percepatan Tanggap COVID-19 Jabar, 12 wilayah berada di Level 3 atau zona kuning.Yakni, Bupati Bandung, Bupati Bekasi, Bupati Bogor, Bupati Indramayu, Bupati Karawan, Bupati Subang, Bupati Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Chimahi, Kota Depok.
Artinya kasus COVID-19 telah ditemukan dalam satu klaster, jadi kami sarankan untuk melanjutkan PSBB parsial.
Di sisi lain, 15 wilayah yaitu Bupati Bandung Barat, Bupati Ciamis, Bupati Cianjur, Bupati Cirebon, Bupati Galt, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka, Bupati Pangandaran, Bupati Purwakarta, Bupati Sumedang, Bupati Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, berada di Zona Biru atau Blue zone. Itu ada di Level 2 dan bisa masuk AKB atau New Normal.
Kang Emil menyampaikan kewaspadaan satgas lokal penanggulangan covid-19 tidak akan berkurang, terutama di daerah-daerah yang dapat menerapkan IMR. Pengujian COVID-19 menggunakan teknologi polymerase chain reaction (PCR) atau pengujian swab dan pengujian cepat bisa sangat intens.
Selain mencegah penyebaran covid-19, pengujian skala besar akan memperoleh peta komprehensif penyebaran COVID-19, membatasi ruang perjalanan SARS-CoV-2, melacak kontak yang terpapar COVID-19., dan mendeteksi keberadaan virus.
" Lepaskan ambulans ada tes cepat. Di 60% wilayah yang menyelenggarakan AKB (Jawa Barat), ada ambulan yang datang ke kerumunan untuk melakukan tes. Ini cara untuk memastikan AKB (berjalan dengan baik), tapi tidak kehilangan kewaspadaan," katanya.
Dalam uji COVID-19 berskala besar, Satgas Percepatan Tanggap COVID-19 di Jawa Barat mengacu pada pola yang dilakukan oleh Korea Selatan yang menguji 0,6 persen populasi atau 300.000 penduduk di Jawa Barat, kata Kang Emil.
" Kabar baiknya di Jawa Barat, bulan depan produk uji yang dibuat di Jawa Barat tidak lagi diimpor."Produksi PCR (PT) Biofarma sudah tersedia. Kualitas alat rapid testing yang dibuat ITB Unpad masih terbatas namun tersedia. Jangan heran jika angkanya kurang bagus, kita akan melakukan pengetatan psbb lagi," katanya.
Berli Hamdani, Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Tanggap COVID-19 Jabar, mengatakan saat ini pihaknya memiliki 34.000 alat tes swab dan 5.000 rapid test kit. Satgas Negara juga akan terus meningkatkan ketersediaan alat tes COVID-19.
Selain pengujian skala besar, Berli mengatakan Satgas Kenegaraan telah meningkatkan persiapan pengelolaan ruang perawatan covid-19 secara signifikan. Mulai dari pelayanan tingkat dasar, transportasi rujukan, hingga ruang perawatan rumah sakit. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi risiko kematian bagi pasien positif COVID-19.
" Semuanya telah dimodifikasi dan distandarisasi ulang sesuai dengan standar baru layanan COVID-19, " kata Berri di Bandung, Jumat.
Berli melaporkan sejauh ini tingkat pengisian ruang perawatan COVID-19 di rumah sakit rujukan hanya 30,21%. Artinya, sekitar 19 persen ruang perawatan COVID-69,79 rumah sakit rujukan masih tersedia.
"Terkait APD (alat Pelindung Diri), jika pada tanggal 4 Mei seluruh wilayah JAWA Barat dinyatakan kekurangan APD yang sesuai DENGAN tingkat risikonya, permintaan LANGSUNG DAN sepanjang bulan PIKOBAR, semua permintaan SUDAH TERPENUHI, belum ada FASILITAS medis yang menyatakan kekurangan APD atau APD nonstandar tidak ada lagi," katanya.
Satgas Percepatan Tanggap COVID-19 Jabar secara konsisten melakukan inventarisasi penambahan sentra karantina COVID-19 di beberapa wilayah. Hal ini sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi lonjakan kasus positif COVID-19.
Per Rabu (27/5), jumlah tempat tidur di Sentra Isolasi di Jawa Barat mencapai 1.312, terisi 153 tempat tidur atau 11,66 persen dari total kapasitas tempat tidur yang tersedia.
Berita Pangandaran Lainnya
-
Kai Da Op 1 Menyapa Pelanggan Untuk Memperingati Hari Pelanggan Nasional
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta pada hari Rabu merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang diperingati setiap tanggal 4
-
Tim SAR Mencari Dua Nelayan Yang Tenggelam Di Perairan Pulau Monyet.
Labuan Bajo - Tim SAR gabungan mencari dua nelayan yang diduga tenggelam di perairan Pulau Kera Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Jadwal Dan Harga Tiket Kereta Api Dari Stasiun Gambill
Error, text is too long or too short
-
Ombudsman RI Dukung Pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik
JAKARTA - Ombudsman RI mendukung pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat dan berharap program ini dapat diterapkan secara nasional untuk mewujudkan Indonesia